MUARA TEWEH – Mahalnya harga gas LPG 3 kilogram bersubsidi di Kabupaten Barito Utara kembali menjadi sorotan. Ketua Komisi III DPRD Barito Utara, Dr. H. Tajeri, S.E., M.M., S.H., M.H., mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut agar masyarakat yang berhak menerima subsidi tidak terus dirugikan.
Tajeri mengaku banyak menerima keluhan masyarakat terkait harga LPG 3 kg yang masih jauh di atas ketentuan harga yang diharapkan. Bahkan, berdasarkan laporan warga, harga di sejumlah kawasan di Muara Teweh berkisar Rp40 ribu hingga Rp45 ribu per tabung. Tidak sedikit pula yang menjual hingga Rp55 ribu.
"Di Pasar Ipu harga bervariasi dari Rp40 ribu sampai Rp45 ribu. Jalan Sengaji demikian juga, Jalan Taman Remaja dan Jalan Pendreh sama seperti ini juga. Bahkan ada yang menjual Rp55 ribu per tabung, kata masyarakat melalui WhatsApp kepada saya," ungkap Tajeri, Jumat (6/11/2026).
Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sebagai wakil rakyat, dirinya merasa memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan keresahan masyarakat, khususnya warga kecil yang sangat bergantung pada LPG bersubsidi untuk kebutuhan sehari-hari.
"Inilah fakta lapangan, sulit memang kalau dibiarkan terus begini. Saya berharap pemerintah daerah harus mengambil langkah yang cepat dalam hal ini. Kasihan masyarakat yang berhak menerima subsidi dari pemerintah. Kalau barang yang disubsidi disalahgunakan, lalu apa namanya?" tegasnya.
Menariknya, saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Tajeri mengaku terkejut ketika melihat langsung harga LPG 3 kg yang terpampang di salah satu pedagang eceran hanya Rp20 ribu per tabung.
Perbedaan harga tersebut menjadi pertanyaan besar baginya. Pasalnya, Banjarmasin merupakan daerah tetangga, sementara masyarakat Barito Utara justru harus membeli LPG bersubsidi dengan harga dua kali lipat bahkan lebih.
"Saya kaget melihat harga yang tertulis hanya Rp20 ribu per tabung. Banjarmasin provinsi tetangga kita. Kalau tidak yakin, silakan dinas terkait untuk kaji banding ke Kota Banjarmasin, mau atau tidak tergantung dinasnya," ujar Tajeri.
Ia juga menyarankan agar dinas terkait bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan kaji banding ke Banjarmasin. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempelajari pola pengawasan, distribusi, serta penertiban penjualan LPG bersubsidi sehingga dapat diterapkan sesuai kondisi di Barito Utara.
Tajeri menegaskan, pemerintah daerah tidak cukup hanya menggelar rapat koordinasi atau membentuk tim pengawasan. Yang lebih penting adalah tindakan nyata di lapangan, mulai dari memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan, mengawasi rantai penjualan, hingga menindak apabila ditemukan penyimpangan.
Menurutnya, LPG 3 kg merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat tertentu. Karena itu, pengawasan harus benar-benar dilakukan agar subsidi pemerintah tepat sasaran dan tidak menjadi ladang keuntungan bagi pihak-pihak yang mengambil kesempatan.
Jangan Biarkan Masyarakat Terus Menanggung Beban
Tajeri berharap Pemkab Barito Utara segera mengevaluasi tata niaga LPG 3 kg dengan melibatkan instansi terkait, termasuk pihak Pertamina, agen, pangkalan, dan aparat pengawasan.
Ia menilai masyarakat tidak seharusnya terus dibebani harga LPG yang tinggi, sementara pemerintah telah mengalokasikan subsidi untuk membantu memenuhi kebutuhan energi rumah tangga.
"Harapan kita sederhana, masyarakat yang berhak menerima subsidi benar-benar bisa menikmati manfaatnya. Jangan sampai subsidi pemerintah ada, tetapi masyarakat tetap kesulitan mendapatkan LPG dengan harga terjangkau," pungkasnya.
Persoalan ini diharapkan menjadi perhatian serius Pemkab Barito Utara agar pengawasan distribusi LPG bersubsidi tidak hanya sebatas kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
