Menurut Tajeri, penertiban tersebut sangat penting agar masyarakat yang benar-benar berhak menerima subsidi dari pemerintah dapat menikmati bantuan sesuai dengan peruntukannya.
Ia mengatakan, pembentukan tim atau satgas untuk melakukan pengawasan sebenarnya bukan hal baru. Namun, yang menjadi persoalan adalah bagaimana pelaksanaan di lapangan agar benar-benar memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
“Mohon maaf, Seingat saya, dari dulu sudah ada tim, ada Satgas. Tetapi faktanya, kita ingin penertiban dengan harapan hak masyarakat yang mendapatkan subsidi betul-betul tepat sasaran,” ujar Tajeri.
Ia menegaskan, persoalan penyaluran BBM bersubsidi telah berulang kali dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). DPRD Barito Utara, kata dia, telah menjalankan fungsi pengawasan dan menyampaikan berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Namun demikian, Tajeri mengingatkan bahwa DPRD bukan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili suatu perkara. Karena itu, diperlukan peran aktif lembaga atau instansi berwenang untuk menindaklanjuti persoalan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
“RDP sudah berulang kali. Kami DPRD bukan lembaga peradilan. Ada lembaga yang berkewajiban dalam hal ini,” tegasnya.
Tajeri berharap pembentukan Satgas oleh pemerintah daerah tidak hanya sebatas formalitas, tetapi benar-benar diikuti dengan pengawasan dan penertiban secara konsisten.
Menurutnya, langkah tersebut harus mampu menjawab keresahan masyarakat, khususnya mereka yang selama ini berharap mendapatkan BBM bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah atas langkah pembentukan Satgas tersebut. Apresiasi itu disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya memperjuangkan hak masyarakat yang berhak menerima subsidi.
“Saya sepakat dibentuknya Satgas baru-baru ini oleh Pemda. Terima kasih atas nama masyarakat yang berhak menerima subsidi dari pemerintah,"tutup H. Tajeri.
Dengan adanya Satgas tersebut, masyarakat diharapkan dapat merasakan perubahan nyata dalam pengawasan dan penyaluran BBM bersubsidi di Kabupaten Barito Utara. Penertiban yang konsisten serta koordinasi antarlembaga menjadi kunci agar subsidi pemerintah benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
