Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh program pembangunan infrastruktur berjalan optimal, tepat waktu, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Barito Utara.
Bupati menegaskan, setiap bidang di lingkungan Dinas PUPR harus mampu mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan pekerjaan, baik dari aspek perencanaan, ketersediaan material, maupun proses administrasi dan pembayaran.
Menurutnya, hasil evaluasi harus menjadi dasar untuk menentukan langkah percepatan yang tepat dan efektif, sehingga pekerjaan yang mengalami keterlambatan dapat segera diselesaikan.
"Kita harus mengevaluasi apa penyebab utama keterlambatan. Cari solusinya agar pekerjaan bisa segera diselesaikan dan permasalahan ini tidak terus berulang," tegas Bupati, Senin (19/10/2026).
Percepatan Pembangunan Jembatan dan Pelebaran Jalan
Selain mengevaluasi progres pekerjaan secara keseluruhan, Bupati juga memberikan perhatian terhadap kendala pengiriman material untuk pembangunan jembatan. Ia meminta agar persoalan tersebut segera ditangani melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Langkah ini dinilai penting agar ketersediaan material tidak menjadi penghambat penyelesaian proyek infrastruktur yang sedang berjalan.
Bupati juga menginstruksikan agar kontraktor pelaksana pekerjaan pelebaran jalan di dalam Kota Muara Teweh dipanggil untuk membahas langkah konkret dalam mempercepat progres pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Ruas jalan yang memungkinkan untuk diaspal agar segera dikerjakan, sehingga progresnya bisa dipercepat," ujarnya.
Percepatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kelancaran aktivitas masyarakat sekaligus mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah perkotaan.
Pengawasan dan Koordinasi Diperketat
Bupati Shalahuddin turut menekankan pentingnya pengawasan dan koordinasi yang lebih intensif antara jajaran Dinas PUPR dengan pihak pelaksana pekerjaan.
Setiap kendala yang ditemukan di lapangan harus segera ditindaklanjuti agar tidak berdampak pada keterlambatan penyelesaian proyek maupun rendahnya realisasi anggaran.
Ia meminta seluruh jajaran Dinas PUPR meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, serta kinerja dalam menjalankan tugas. Pelaksanaan pekerjaan harus dilakukan secara terukur dengan memperhatikan spesifikasi teknis, kualitas hasil pekerjaan, dan target waktu yang telah ditetapkan.
Menurut Bupati, percepatan pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan secara fisik, tetapi juga harus memastikan kualitas infrastruktur sesuai standar dan anggaran digunakan secara efektif serta bertanggung jawab.
Pembangunan Harus Memberikan Manfaat Nyata
Melalui evaluasi dan langkah percepatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap seluruh program pembangunan infrastruktur dapat terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Bupati menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah, khususnya Dinas PUPR, harus bekerja secara profesional dan responsif dalam menghadapi berbagai kendala di lapangan.
Dengan koordinasi yang baik, pengawasan yang intensif, serta langkah kerja yang cepat dan tepat, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Barito Utara diharapkan semakin optimal.
Pemerintah daerah pun berkomitmen mendorong penyelesaian program pembangunan sesuai target yang telah ditetapkan, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
