MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus mendorong percepatan pembangunan dan pelebaran sejumlah ruas jalan dalam Kota Muara Teweh. Upaya tersebut dibahas melalui Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin langsung Bupati Barito Utara H,Senin (5/10/2026)
Shalahuddin bersama Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, Sekretaris Daerah Drs. Muhlis, M.AP., dan Kepala Bapperida.
Rakor tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah untuk memastikan proses pelebaran jalan dapat berjalan sesuai rencana, sekaligus tetap memperhatikan hak dan kepentingan masyarakat yang terdampak pembangunan.
Bupati menegaskan, percepatan pembangunan tidak boleh mengesampingkan prinsip keterbukaan, keadilan dan transparansi. Setiap tahapan pembangunan perlu disampaikan secara jelas kepada masyarakat agar dapat dipahami dan dilaksanakan melalui musyawarah bersama.
“Pembangunan harus berjalan, tetapi hak masyarakat tetap harus dijaga. Semua proses perlu dilakukan secara terbuka, adil dan melalui musyawarah untuk mencari solusi terbaik,” menjadi semangat dalam pelaksanaan percepatan pembangunan tersebut.
Selain membahas percepatan pelebaran jalan, Bupati Barito Utara bersama jajaran juga memperkuat koordinasi dan sinergi dengan unsur lembaga peradilan di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati bersama jajaran bersilaturahmi dengan Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh beserta jajaran serta Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh beserta jajaran.
Silaturahmi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan sinergi antarlembaga dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Barito Utara.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya pelebaran jalan dalam Kota Muara Teweh, dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus tetap menjaga kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
Dengan mengedepankan sinergi, keterbukaan dan musyawarah, pemerintah daerah berkomitmen mencari solusi terbaik agar pembangunan terus bergerak tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.
