Advertisement
,

Keselamatan Warga Jadi Perhatian dalam RDP Konflik Jalan Hauling Barito Utara

Kamis, 15 Oktober 2026, Oktober 15, 2026 WIB Last Updated 2026-10-15T12:54:48Z
MUARA TEWEH – Keselamatan pengguna jalan menjadi salah satu perhatian utama dalam rapat dengar pendapat (RDP) terkait perselisihan jalan hauling yang melibatkan PT Tamtama Perkasa, PT Mitra Barito, dan PT Maranti Sembada/Barito Pacific di DPRD Barito Utara, Kamis (15/10/2026).

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj. Henny Rosgiaty Rusli, S.P., M.M. masing masing anggota Parmana Setiawan,H.Tajeri, Hasrat.

Masyarakat menyampaikan kekhawatiran terhadap kondisi akses jalan yang digunakan untuk aktivitas angkutan batu bara sekaligus menjadi jalur penting bagi masyarakat.

Damang Kecamatan Lahei, Aryosi Jiono, mengatakan persoalan jalan hauling perlu segera ditangani agar tidak menimbulkan risiko yang lebih besar bagi pengguna jalan.

Ia menyoroti adanya pengerukan bahu jalan di sejumlah titik setelah aktivitas PT Tamtama Perkasa kembali berjalan. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dari pihak terkait.

Aryosi juga mengungkapkan pengalaman kecelakaan yang menimpa anggota keluarganya di kawasan tersebut hingga mengakibatkan cedera permanen.

Pengalaman itu memperkuat kekhawatirannya terhadap keselamatan masyarakat yang setiap hari melintasi jalur tersebut untuk bekerja maupun menjalankan aktivitas ekonomi.

Ia berharap penyelesaian persoalan tidak hanya berorientasi pada kepentingan operasional perusahaan, tetapi juga memperhatikan kondisi jalan dan keselamatan warga.

Masyarakat, lanjutnya, menginginkan agar seluruh pihak mengedepankan komunikasi dan menghindari tindakan yang berpotensi memicu benturan di lapangan.

Aspirasi tersebut disampaikan bersama sejumlah persoalan lain, termasuk ketidakpastian pekerjaan dan penghasilan pekerja yang bergantung pada aktivitas pengangkutan batu bara.

DPRD Barito Utara menyatakan akan menindaklanjuti persoalan itu melalui rapat lanjutan dengan menghadirkan pihak perusahaan, pemerintah daerah, dan instansi terkait.

Langkah tersebut diharapkan dapat membuka ruang pembahasan mengenai kondisi jalan, akses masyarakat, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalkan risiko keselamatan.

Masyarakat berharap proses penyelesaian dapat segera berjalan sehingga persoalan yang terjadi tidak berlarut-larut dan keselamatan pengguna jalan tetap menjadi perhatian seluruh pihak.

Iklan

Iklan