MUARA TEWEH – DPRD Kabupaten Barito Utara merencanakan pelibatan pemerintah daerah, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, dan perusahaan-perusahaan terkait dalam pembahasan lanjutan persoalan jalan hauling yang menjadi perhatian masyarakat.
Rencana tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Ruang Rapat DPRD Barito Utara, Kamis (15/10/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj. Henny Rosgiaty Rusli, S.P., M.M., bersama empat anggota DPRD dan dihadiri sekitar 40 perwakilan masyarakat.
Dalam RDP tersebut, masyarakat meminta agar pemerintah dan DPRD memfasilitasi penyelesaian persoalan yang melibatkan PT Tamtama Perkasa, PT Mitra Barito, dan PT Maranti Sembada/Barito Pacific.
Masyarakat menilai persoalan tersebut perlu dibahas secara bersama karena berkaitan dengan akses transportasi, keselamatan pengguna jalan, serta penghidupan para pekerja yang bergantung pada aktivitas pengangkutan batu bara.
Damang Kecamatan Lahei, Aryosi Jiono, berharap seluruh pihak dapat mengutamakan komunikasi dan mencari penyelesaian tanpa menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Sementara itu, perwakilan pekerja, Jafar, berharap pembahasan dapat memberikan kepastian terhadap keberlangsungan pekerjaan dan penghasilan para pekerja.
Wakil ketua DPRD Barito Utara, Heny Roosgiati mengatakan, sebagai tindak lanjut, DPRD Barito Utara akan menjadwalkan agenda pembahasan melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus).
Pihak yang direncanakan diundang adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Barito Utara, PT Mitra Barito, PT Maranti Sembada/Barito Pacific, serta PT Tamtama Perkasa.
Pelibatan para pihak tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi pokok persoalan berdasarkan keterangan masing-masing pihak sekaligus membuka ruang dialog untuk mencari solusi.
Dalam proses tersebut, aspek keselamatan pengguna jalan, kepentingan masyarakat, dan dampak ekonomi terhadap pekerja menjadi sejumlah hal yang perlu diperhatikan.
DPRD diharapkan dapat mengawal tindak lanjut aspirasi masyarakat agar proses pembahasan berjalan dengan baik dan menghasilkan kejelasan bagi pihak-pihak yang terdampak.
Meski demikian, rapat lanjutan tersebut masih berupa agenda yang direncanakan. Hingga RDP Kamis, belum ada keputusan akhir mengenai perselisihan jalan hauling tersebut.
