Dampak kekeringan ekstrem ini mulai dirasakan nyata oleh masyarakat setempat, ditandai dengan penurunan kualitas udara yang kini telah memasuki kategori berbahaya akibat paparan asap.
Menanggapi situasi darurat tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla pada Kamis (17/9/2026).
Rakor ini bertujuan untuk mengonsolidasikan kekuatan seluruh pemangku kepentingan dalam memperketat langkah pencegahan, mengoptimalkan deteksi dini, serta memantapkan kesiapsiagaan respons cepat di seluruh pelosok wilayah Barito Utara.
Dalam arahannya, Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, menekankan pentingnya respons yang tidak tertunda saat mengantisipasi ancaman kebakaran.
"Jangan menunggu api membesar, karena kecepatan dalam bertindak sangat menentukan keberhasilan penanganan Karhutla," tegas Shalahuddin di hadapan jajaran peserta rapat.
Penanganan ancaman iklim dan Karhutla ini membutuhkan sinergi lintas sektor secara menyeluruh.
Pemkab Barito Utara mengimbau seluruh elemen—mulai dari TNI-Polri, BPBD, Damkarmat, jajaran kecamatan dan desa, sektor dunia usaha, hingga relawan dan masyarakat—untuk bahu-membahu menjaga lingkungan sekitar.
Bupati juga minta mengaktifkan kesadaran warga desa untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan segera melaporkan setiap potensi kebakaran.
Pemerintah daerah berharap kesadaran penuh dari seluruh lapisan masyarakat untuk mengutamakan prinsip pencegahan guna melindungi Barito Utara dari krisis kesehatan dan lingkungan akibat dampak asap Karhutla.
